Selamat siang, Jumat, 23 Oktober 2026
MAKROSetiap artikel diproses AI menjadi ringkasan eksekutif, skor dampak, dan analisis sektoral — untuk investor dan profesional Indonesia.
IDX · Data tertunda 15 menit
Bank Indonesia mencatat uang beredar dalam arti luas (M2) pada September 2026 mencapai Rp10.587,9 triliun, tumbuh 8,3% secara year-on-year. Angka itu lebih tinggi dari Agustus 2026 yang tumbuh 5,2% YoY. Percepatan ini disertai M1 yang naik 9,0% YoY…
Pemerintah membuka opsi menghentikan perpanjangan kontrak ekspor gas bumi ke negara tetangga, dan Himpunan Kawasan Industri (HKI) menyatakan dukungan penuh.…
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat membatalkan Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2025 tanggal 26 Maret 2026 yang menjatuhkan sanksi kepada 97 entitas fintech P2P…
AI-powered analysis with impact scoring
Bank Indonesia mencatat uang beredar dalam arti luas (M2) pada September 2026 mencapai Rp10.587,9 triliun, tumbuh 8,3% secara year-on-year. Angka itu lebih tinggi dari Agustus 2026 yang tumbuh 5,2% YoY. Percepatan ini disertai M1 yang naik 9,0% YoY dan uang kuasi 7,3% YoY, sehing
Pemerintah membuka opsi menghentikan perpanjangan kontrak ekspor gas bumi ke negara tetangga, dan Himpunan Kawasan Industri (HKI) menyatakan dukungan penuh. Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana menegaskan kontrak yang sedang berjalan tetap dihormati, tetapi setelah masa berlakuny
Kementerian Kesehatan menyiapkan tabung oksigen dan alat konsentrator oksigen untuk memperkuat penanganan gangguan pernapasan di puskesmas wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan seluruh puskesmas di daerah dengan kualitas ud
Bank Indonesia mencatat uang beredar dalam arti luas (M2) pada September 2026 mencapai Rp10.587,9 triliun, tumbuh 8,3% secara year-on-year. Angka itu lebih tinggi dari Agustus 2026 yang tumbuh 5,2% Yo
Pemerintah membuka opsi menghentikan perpanjangan kontrak ekspor gas bumi ke negara tetangga, dan Himpunan Kawasan Industri (HKI) menyatakan dukungan penuh. Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana menega
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat membatalkan Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2025 tanggal 26 Maret 2026 yang menjatuhkan sanksi kepada 97 entitas fintech P2P lending (pindar). Pembatalan itu sekaligus meng