Selamat pagi, Senin, 19 Oktober 2026
KEBIJAKANSetiap artikel diproses AI menjadi ringkasan eksekutif, skor dampak, dan analisis sektoral — untuk investor dan profesional Indonesia.
IDX · Data tertunda 15 menit
Apindo meminta pemerintah menetapkan masa transisi yang memadai sebelum seluruh ketentuan PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan diterapkan. Joko Baroto dari Dewan Pengurus Nasional Apindo Bidang Ketenagakerjaan menegaskan perusahaan butuh waktu…
Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) resmi masuk fase institusionalisasi. Pada 9 September 2026, Sarjito mengucapkan sumpah sebagai Kepala Eksekutif…
Goldman Sachs memproyeksikan Brent rata-rata USD80 per barel pada 2027, turun dari posisi kini yang masih di atas USD100. Untuk Desember 2026, bank itu…
AI-powered analysis with impact scoring
Apindo meminta pemerintah menetapkan masa transisi yang memadai sebelum seluruh ketentuan PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan diterapkan. Joko Baroto dari Dewan Pengurus Nasional Apindo Bidang Ketenagakerjaan menegaskan perusahaan butuh waktu untuk menyesuaikan produk, prose
IHSG turun 11,57% ke 5.199,96 pada perdagangan Jumat (16/10/2026) — penurunan harian terdalam dalam 28 tahun terakhir, atau sejak krisis moneter 1998. Pemicunya bukan data ekonomi domestik yang baru rilis, melainkan kekhawatiran investor terhadap potensi penurunan status pasar sa
Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) resmi masuk fase institusionalisasi. Pada 9 September 2026, Sarjito mengucapkan sumpah sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK untuk periode 2026-2031, setelah OJK lebih dulu melantik Henry Rialdi
Apindo meminta pemerintah menetapkan masa transisi yang memadai sebelum seluruh ketentuan PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan diterapkan. Joko Baroto dari Dewan Pengurus Nasional Apindo Bidang Ke
Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) resmi masuk fase institusionalisasi. Pada 9 September 2026, Sarjito mengucapkan sumpah sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS merangkap Anggota Dewan Komis
Kementerian Haji dan Umrah mendorong penguatan peran Badan Pengelola Keuangan Haji melalui revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji, dengan dana kelolaan yang telah mencapai Rp185,73 triliun. Su