Selamat sore, Minggu, 1 November 2026
UMKMSetiap artikel diproses AI menjadi ringkasan eksekutif, skor dampak, dan analisis sektoral — untuk investor dan profesional Indonesia.
IDX · Data tertunda 15 menit
Pemerintah menargetkan penyaluran kredit rakyat Rp400 triliun pada 2027. Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) menyambut rencana itu sebagai peluang strategis: volume penjaminan berpotensi naik, pendapatan imbal jasa penjaminan (IJP)…
Pemerintah mengerahkan lebih dari 100 ribu personel dalam Satgas Karhutla sepanjang 2026 — mobilisasi lintas lembaga yang melibatkan Manggala Agni, TNI, Polri…
PermataBank memproyeksikan defisit transaksi berjalan (CAD) Indonesia melebar ke 2,49% PDB pada 2026, dari 0,09% PDB pada 2025 — pergeseran yang mengubah…
AI-powered analysis with impact scoring
PermataBank memproyeksikan defisit transaksi berjalan (CAD) Indonesia melebar ke 2,49% PDB pada 2026, dari 0,09% PDB pada 2025 — pergeseran yang mengubah posisi eksternal Indonesia dari nyaris seimbang menjadi jauh lebih rentan. Proyeksi itu disampaikan Faisal kepada Kontan.co.id
Investor, pelaku usaha, hingga direksi BUMN tidak gentar pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor atau Pasal 603–604 KUHP. Yang mereka takuti adalah cara aparat penegak hukum dan pengadilan menafsirkan unsur kerugian keuangan negara di dalam pasal-pasal itu. Penilaian tersebut disampa
Pemerintah menargetkan penyaluran kredit rakyat Rp400 triliun pada 2027. Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) menyambut rencana itu sebagai peluang strategis: volume penjaminan berpotensi naik, pendapatan imbal jasa penjaminan (IJP) bertambah, dan akses pembiayaan
Pemerintah mengerahkan lebih dari 100 ribu personel dalam Satgas Karhutla sepanjang 2026 — mobilisasi lintas lembaga yang melibatkan Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, hingga relawan masyarakat. Menteri
PermataBank memproyeksikan defisit transaksi berjalan (CAD) Indonesia melebar ke 2,49% PDB pada 2026, dari 0,09% PDB pada 2025 — pergeseran yang mengubah posisi eksternal Indonesia dari nyaris seimban
Investor, pelaku usaha, hingga direksi BUMN tidak gentar pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor atau Pasal 603–604 KUHP. Yang mereka takuti adalah cara aparat penegak hukum dan pengadilan menafsirkan uns